IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) PADA SATUAN PENDIDIKAN

IMPLEMENTASI SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP) PADA SATUAN PENDIDIKAN

Oleh:

Wartoni M.Pd.

wartoni@kemdikbud.go.id

Staff Pemetaan Mutu dan Supervisi LPMP Banten

 

A. PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Selanjutnya sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap Satuan Pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Dikdasmen, 2016: i).

Sekolah sebagai salah satu tempat pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan menentukan kualitas mutu pendidikan diwajibkan melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan. Sebagaimana amanat Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada pendidikan dasar dan menengah. Pada Permen tersebut menyebutkan bahwa setiap setiap satuan pendidikan mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Dikdasmen (Permendiknas No. 28, 2016: 14). Terlepas dari peraturan apapun disadari atau tidak peningkatan kualitas penyediaan pendidikan sekarang telah menjadi suatu tuntutan bagi lembaga penyelenggara pendidikan bila lembaga tersebut tetap ingin eksis di dalam ketatnya persaingan.

Peningkatan, pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan ini adalah tanggungjawab bersama pemerintah dan dinas terkait terlebih satuan pendidikan. Pelaksanaan penjaminan mutu tidak akan berjalan baik tanpa adanya kerjasama dan team work serta komitmen yang kuat seluruh komponen dan warga sekolah untuk selalu meningkatkan mutu. Terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan menjadi salah satu faktor terpenting berjalannya SPMI di sekolah karena budaya mutu menjadi indikator adanya perubahan sikap dan perilaku. Sebagaimana Karma El Hassan (2015; 5) mengungkapkan bahwa “A quality culture indicates a change in attitude & behavior”. Perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik pada tiap waktu adalah salah satu kunci berhasilnya pelaksanaan penjaminan mutu. Sebagaimana konsep mutu bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Selain adanya budaya mutu di sekolah motivasi warga sekolah untuk selalu meningkatkan mutu di sekolah juga tidak kalah pentingnya, dengan adanya motivasi yang besar untuk selalu berubah menjadi lebih baik maka akan dapat berpengaruh terhadap budaya mutu yang dikembangkan di sekolah. Dengan demikian, pelaksanaan penjaminan mutu dalam rangka peningkatan mutu di masing-masing satuan pendidikan akan berjalan dengan baik karena memiliki motivasi yang sama yaitu meningkatkan mutu kearah yang lebih baik.

 

B. PENGEMBANGAN SEKOLAH MODEL

Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.  Sekolah model dipilih dari sekolah yang belum memenuhi SNP untuk dibina oleh LPMP agar dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan di sekolah mereka sebagai upaya untuk memenuhi SNP. Pembinaan oleh LPMP dilakukan hingga sekolah telah mampu melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model dijadikan sebagai sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model memiliki tanggungjawab untuk mengimbaskan praktik baik penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada lima sekolah di sekitarnya, sekolah yang diimbaskan ini selanjutnya disebut dengan sekolah imbas.

Maksud dari pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan. Tujuan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah untuk mengembangkan (1) Percontohan sekolah berbasis SNP melalui penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. (2) Pola pengimbasan penerapan penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah hingga seluruh sekolah mampu menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri pada tahun 2019.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan pengembangan sekolah model dan pola pengimbasan adalah: sekolah menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri; sekolah meningkatkan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan dan sekolah berbudaya mutu (Dikdasmen, 2016: 2-3). Prosedur pengembangan sekolah model dan pengimbasan oleh Dikdasmen dikembangkan sebagai berikut dengan tugas pokok masing-masing lembaga terkait;

 

Gambar 1. Pengembangan Sekolah Model

 

C. SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (SPMP)

Penjaminan dan peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia berkaitan dengan tiga aspek penting antara lain yaitu; (1) pengkajian mutu pendidikan, (2) analisis dan pelaporan mutu pendidikan, (3) peningkatan mutu dan penumbuhan budaya mutu yang berkelanjutan. Dari tiga aspek SPMI tersebut sekolah memberikan konstribusi yang sangat besar terhadap proses dan hasil penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan sedang masyarakat dan pemerintah sebagai pihak eksternal hanya memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan SPMI di sekolah (Pascasarjana UPI, 2010: 3). Kemudian Permendiknas No. 28 Tahun 2016 menjelaskan detail bagaimana konsep dan sistem penjaminan mutu dilaksanakan. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu. Penjaminan mutu merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terstruktur dan berkelanjutan untuk mengembangkan mutu (Asean University Networking (AUN), 2004: 20). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) pada pendidikan dasar dan menengah terbagi menjadi dua yaitu; sistem penjaminan mutu internal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut sebagai SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut sebagai SPME.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPMI-Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah, yang selanjutnya disingkat SPME- Dikdasmen, adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah (Permendiknas No. 28 Tahun 2016: 3-4). Supra Wimbarti (2012: 4) menggambarkan bahwa penjaminan mutu secara internal sebagai evaluasi diri dan penjaminan mutu secara eksternal sebagai penilaian dari pihak eksternal terhadap pelaksanaan penjaminan mutu internal. Pola hubungan antara SPMI dan SPME dapat ditunjukkan dalam Gambar berikut;

 

Gambar 2. Pola hubungan SPMI dan SPME

 

Seperti terlihat pada Gambar 2, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagai poros dari sistem penjaminan pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan. Sementara itu, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai fungsi regulator, pengendalian dan fasilitasi peningkatan mutu, Badan/Lembaga Standar Pendidikan yang memiliki fungsi dalam pengembangan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan/Lembaga Akreditasi. Kedua sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah tersebut ditunjang oleh Sistem Informasi Penjaminan Mutu Pendidikan (Dikdasmen, 2016: 3). Kemudian ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan antara lain (The Scottish Qualifications Authority (SQA), 1998: 8);

  1. Sistem Penjaminan mutu harus dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dan operasional biaya harus terjangkau.
  2. Semua komponen penjaminan mutu harus bisa diakses oleh semua tim.
  3. Menentukan kriteria serta standar tujuan dan capaian secara eksplisit.
  4. Penilaian dan evaluasi harus valid dan praktis sesuai dengan kriteria.
  5. Tim harus memiliki tanggungjawab dan konsisten untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.

 

D. PELAKSANAAN SPMI PADA SEKOLAH MODEL

Pelaksanaan SPMI oleh satuan pendidikan dilakukan melalui siklus berikut;

 

Gambar 3. Siklus SPMI

 

Berdasarkan hasil pemetaan mutu pendidikan yang telah dicapai (sebagai baseline) selanjutnya dilakukan langkah kedua yaitu penyusunan rencana peningkatan mutu pendidikan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, pengembangan sekolah dan rencana aksi. Selanjutnya rencana pemenuhan tersebut dilanjutkan dengan langkah ketiga yaitu implementasi rencana peningkatan mutu selama periode tertentu (semester atau tahun ajaran). Setelah perencanaan dan pengembangan sekolah tersebut diimplementasikan selama periode tertentu, dilakukan langkah keempat yaitu evaluasi/audit secara internal untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Laporan dari hasil evaluasi adalah; (i) pemenuhan 8 SNP, dan (ii) hasil implementasi dari rencana aksi. Dari hasil evaluasi/audit kemudian dilakukan langkah kelima yaitu penetapan standar mutu baru yang lebih tinggi apabila capaian sekolah telah memenuhi minimal sesuai SNP. Dengan demikian penerapan sistem penjaminan mutu bukanlah hanya ditujukan untuk meningkatkan mutu sesuai pada SNP namun mendorong terciptanya budaya mutu pendidikan dimana semua komponen di sekolah memiliki jiwa pembelajar dan selalu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan jaman (Dikdasmen, 2016: 5). Pelaksanaan SPMI di sekolah diharapkan dapat meningkatkan mutu dan terjadi siklus peningkatan mutu secara kontinyu dengan pola sebagai berikut;

 

Gambar 4. Siklus Peningkatan Mutu

 

Dari gambar di atas dapat dimaknai bahwa terjadinya siklus pemenuhan mutu yang meningkat suatu siklus yang kontinu yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam menjamin peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan serta terbangunnya budaya mutu pendidikan di sekolah. Kemudian pelaksanaan pendampingan juga dilakukan oleh LPMP maupun Dinas pendidikan melalui para pengawas yang telah terpilih sebagai fasilitator daerah (Fasda) sekolah model. Pelaksanaan pendampingan dilakukan supaya seluruh komponen sekolah model dapat mengimplementasikan penjaminan mutu internal, sekolah membutuhkan pendampingan dari fasilitator dan pendamping dari LPMP. Pendampingan diimplementasikan di setiap sekolah model secara bergantian dimana Fasilitator daerah dan pendamping dari LPMP mengunjungi sekolah model. Jadwal pendampingan disesuaikan dengan kesepakatan bersama antara fasilitator dengan sekolah model selama masih berada dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

 

E. PENUTUP

1.Kesimpulan

Sekolah model merupakan sekolah yang akan dijadikan sebagai sekolah percontohan oleh sekolah lain dalam menerapkan sistem penjaminan mutu pendidikan atau disebut SPMP. Sistem penjaminan mutu itu sendiri telah diamanatkan oleh Permendikbud no 28 Tahun 2016 tentang  pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada suatu satuan pendidikan. Dikdasmen membagi sistem penjaminan mutu pendidikan menjadi dua yaitu sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME). SPMI adalah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan. SPME adalah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kedua SPMP tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dimana SPMI sebagai kegiatan penjaminan mutu yang dilakukan secara internal oleh sekolah atau satuan pendidikan kemudian SPME sebagai kontrol mutu dan melakukan penilaiaan terhadap pelaksanaan daripada SPMI itu sendiri. SPME terdiri dari beberapa unsur, organisasi atau lembaga akrediatasi.

Siklus SPMI meliputi kegiatan pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan, pelaksanaan rencana pemenuhan, evaluasi/audit pelaksanaan rencana dan penetapan standar mutu. Kegiatan SPMI yang berkesinambungan dan dilakukan secara kontinyu dengan baik dan benar diharapkan dapat meningkatkan mutu secara siklus yang kontinyu puladari waktu ke waktu.

Dengan adanya pelaksanaan SPMI di setiap satuan pendidikan diharpakan satuan pendidikan dapat memenuhi 8 standar  yang masih lemah atau masih belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) dan atau bahkan melampaui. Dengan demikian, tujuan utama pelaksanaan kegiatan SPMI yaitu meningkatkan mutu pendidikan dapat tercapai apabila SPMI dijalankan dengan baik oleh satuan pendidikan.

 

2. Saran

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada sekolah model tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kerjasama pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan SPMI di sekolah model. Warga sekolah sebagai pihak intern harus tetap berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu dan melaksanakan SPMI secara berkelanjutan dan dinas pendidikan serta pemerintah sebagai pihak eksternal harus memberikan suport dan dukungan serta melakukan pendampingan secara berkala terhadap kegiatan peningkatan mutu di satuan pendidikan melalui SPMI.

 

DAFTAR PUSTAKA

______. (2004). Manual for the Implementation of the Guidelines Quality Assurance. Bangkok: ASEAN University Network (AUN).

______. (2010). Module Focused short course data management training for targeted provincial quality assurance institutions (LPMP) staff memmber” Bandung: Sekolah Pasca Sarjana UPI joint us AUSAID.

Dikdasmen. Kemendiknas. ( 2016). Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh  Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Jakarta: Kemendiknas.

Dikdasmen. Kemendiknas. ( 2016). Petunjuk Teknis Pengembangan Sekolah Model  dan Pola Pengimbasan. Jakarta: Kemendiknas.

Dikdasmen. Kemendiknas. (2016). Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016. Jakarta: Kemendiknas.

Karma El Hassan. (2015). Measuring Effectiveness of Internal Quality Assurance (Institutional Research) Units in Universities. Beirut:  American University of Beirut.

Supra Wimbarti. (2012). Presented on the International Dean’s Course, SouthEast Asia, Osnabrueck and Berlin, 15-28 June 2012. Dalam  www.supra.staff.ugm.ac.id/…/Supra-Wimbarti_External-Quality-Assurance. Diunduh pada 10/4/2017.

The Scottish Qualifications Authority (SQA). (1998). Quality Assurance Principles, Elements and Criteria. Scotland: The Scottish Qualifications Authority (SQA).

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + fourteen =

Pin It on Pinterest